Demikian pula halnya pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan, pada ayat (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan.
Semua itu dilakukan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang benar-benar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya dan lingkungan penyelenggara pendidikan pada khususnya, oleh karenanya pemerintah juga menentukan rambu-rambu kualifikasi guru tersebut seperti di jelaskan pada pasal 5 ayat (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru, dan pada pasal 10 ayat (1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
Selanjutnya bagi para guru yang telah terlanjur menjadi tenaga pendidik dan belum memiliki kualifikasi pendidik yang disyaratkan tetapi telah memiliki kualifikasi akademik yang disyaratkan dapat langsung mengikuti uji kompetensi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12
Ayat (1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik. Dalam ayat (3) selanjutnya dijelaskan bahwa Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, dan ayat (4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan antara lain :
a. Kualifikasi Akademik;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengalaman mengajar;
d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e. penilaian dari atasan dan pengawas;
f. prestasi akademik;
g. karya pengembangan profesi;
h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
j. penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.
Namun demikian pelaksanaan uji kompetensi melalui portofolio harus dilaksanakan secara objektif dan transparan seperti diatur dalam PP no. 74 tahun 2008 Pasal 8 bahwa, Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Selanjutnya bagaimana aplikasinya dilapangan dalam pelaksanaan program sertifikasi ini yang telah sedemikian rapihnya disusun dalam sebuah perundangan. Ternyata sedikit melenceng dari sasaran bahkan timbul berbagai permasalahan dilapangan yang memperlihatkan kerancuan dan bahkan mencedrai nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan objektifitas sebagai semboyan pendidik dan dunia pendidikan.
Permasalahan ini muncul akibat kesetengahatian pemerintah dalam pembenahan dan memenuhan kualitas dan mutu pendidikan, dimata pemerintah terlebih politisi menganggap bahwa pemenuhan anggaran pendidikan 20% dalam APBN sudah dirasa telah menyelesaikan permasalahan pendidikan, padahal pemenuhan anggaran hanya merupakan salah satu bagian pembenahan kualitas pendidikan, disadari atau tidak pemerintah telah menumbuhkan nilai-nilai materialistis dan keangkuhan didunia pendidikan, dan telah membunuh secara perlahan nilai-nilai keikhlasan, dedikasi, pengorbanan, kejujuran dan keadilan dalam diri-diri para pendidik. Bagaimana tidak berapa banyak guru yang telah melakukan ketidak jujuran dalam pemenuhan kualifikasi pendidik melalui uji kompetensi dengan program portofolio, guru yang memiliki keikhlasan, kejujuran dedikasi yang tinggi, dengan penggorbanan yang tidak terhitung dapat dengan mudah tersisih dan terabaikan.
Lebih luar biasa lagi jika dulu kita merasa aneh dengan bermunculannya biro-boro jasa penyusunan dan pembuatan skripsi di tiap wilayah kota besar, sekarang penomena yang hampir sama itu mulai muncul kembali dalam bentuk yang berbeda yaitu biro jasa penyusunan portofolio sertifikasi guru dalam jabatan, sungguh memilukan dunia pendidikan kita. Bisa kita bayangkan kira-kira dapatkah kualitas dan profesionalisme pendidik berubah dan dapat ditingkatkan dengan cara seperti itu?. Disisi lain pemerintah dibantu para ahli memutar otak bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bangsa namun disisi lain pula pemerintah memberikan peluang secara perlahan menghilangkan nilai-nilai pendidikan tentang kejujuran, keadilan, keikhlasan, dedikasi dan pengorbanan dalam pendidikan. Saya bersepakat dengan pendapat beberapa tokoh pendidikan bahwa program sertifikasi guru lebih tepat disebut program pengentasan kemiskinan bagi guru, bukan peningkatan kualitas dan profesionalisme guru.
Jika dari awal pemerintah bertujuan hanya meningkatkan kesejahteraan guru dan ingin melakukan standarisasi penghasilan guru, cukuplah dengan program remunerisasi gaji dan kepangkatan, namun jika tujuannya peningkatan kualitas kenapa tidak melaksanakan uji kompetensi langsung seperti halnya para peserta didik yang hendak masuk lembaga pendidikan tinggi yang diatur dan diselenggarakan oleh kampus-kampus yang telah terakreditasi semisal SMPTN selain murah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Semoga menjadi renungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar